Sudahkah Dapat PPh Pasal 21 DTP?

Diambil dari : http://economy.okezone.com/read/2009/08/18/322/248923/sudahkah-dapat-pph-pasal-21-dtp

Sudahkah Dapat PPh Pasal 21 DTP?
Selasa, 18 Agustus 2009 – 11:22 wib

Afdal Zikri Mawardi

TAX CONSULTANT

TAX CONSULTANT

Pertanyaan:

Kami mendapatkan informasi dari media elektronik bahwa pemerintah akan mengembalikan pajak karyawan yang bekerja di sektor usaha tertentu. Apakah informasi tersebut benar adanya? Jika ya, apakah karyawan-karyawan pada perusahaan kami juga dapat menikmati pengembalian tersebut?

Sebagai informasi, kami merupakan perusahaan pabrikasi perlengkapan kendaraan bermotor. Mohon penjelasannya, terima kasih.

Salam,
Defrizal, Cikarang

Jawaban:

Pak Defrizal, informasi yang Anda peroleh dari media elektronik tersebut adalah benar adanya. Pemerintah dalam rangka mengurangi dampak krisis keuangan global meluncurkan suatu kebijakan yang disebut stimulus fiskal. Tujuannya untuk membantu para pekerja (sesuai kriteria tertentu) dengan cara para pekerja ini tidak perlu membayar pajak yang telah dipotong oleh perusahaan serta sejumlah dana pajak yang harusnya dibayar oleh karyawan bersangkutan dikembalikan dalam bentuk cash.

Berdasarkan informasi dari pihak berkompeten, stimulus fiskal ini diperkirakan bernilai Rp6,5 trilliun. Tentu saja ini jumlah yang sangat besar bila dimanfaatkan secara optimal oleh para karyawan yang memenuhi syarat melalui perusahaan tempatnya bekerja.

Stimulus fiskal yang dijalankan oleh pemerintah ini disebut dengan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh Pasal 21 DTP). Fasilitas ini berlaku sejak Februari 2009 hingga November 2009 dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 Desember 2009. Fasilitas PPh Pasal 21 DTP ini menggugurkan kewajiban perusahaan sebagai pemotong pajak untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawannya ke kas negara.

Pemberian PPh Pasal 21 DTP ini bersifat terbatas, yakni hanya ditujukan untuk para karyawan yang mempunyai kriteria secara akumulatif:

1. Berpenghasilan bruto tidak lebih dari Rp5 juta sebulan;
2. Bekerja pada perusahaan yang bergerak di sektor usaha tertentu, yaitu: pertanian (termasuk perkebunan dan peternakan, perburuan, dan kehutanan), perikanan, dan industri pengolahan. Jenis-jenis usaha yang termasuk 3 (tiga) kelompok usaha ini disebutkan secara rinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009;
3. Khusus untuk bulan Februari 2009 sampai bulan Juni 2009, semua karyawan yang berpenghasilan kurang dari Rp5 juta sebulan (termasuk yang tidak punya NPWP) mendapat fasilitas ini. Khusus untuk karyawan yang tidak punya NPWP, kenaikan tarif 20% dari seharusnya PPh Pasal 21 karyawannya tetap dipotong oleh perusahaan dan disetorkan ke negara.

Untuk bulan Juli 2009 sampai bulan November 2009, hanya karyawan yang mempunyai NPWP dan berpenghasilan kurang dari Rp5 juta sebulan saja yang mendapat fasilitas PPh Pasal 21 DTP ini.

Untuk menentukan apakah perusahaan Anda memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 DTP atau tidak, harus mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) perusahaan tempat Anda bekerja. KLU ini terakhir diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2003. Bila KLU perusahaan Anda bernomor awal 01 dan 02 (untuk golongan pokok Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan), nomor 05 (golongan pokok Perikanan), dan nomor 15 s/d 37 (untuk golongan pokok Industri Pengolahan); maka sudah dapat dipastikan perusahaan Anda memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 DTP ini. Misalnya KLU perusahaan Anda adalah 34100, dimana angka awal KLU adalah 34 (termasuk golongan pokok Industri Pengolahan) maka silakan Anda mempergunakan haknya mendapat fasilitas PPh Pasal 21 DTP melalui perusahaan tempat Anda bekerja.

Contoh KLU
34100 Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti: sedan, jip, truk, pikap, bus, dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti: mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sejenisnya.

Perlu diperhatikan juga bahwa karyawan yang mendapat fasilitas stimulus fiskal PPh Pasal 21 DTP ini tidak hanya karyawan yang bekerja pada sektor usaha tertentu saja (kode KLU-nya berawalan 01, 02, 15 sd 37), tapi juga termasuk:

1. Karyawan di cabang perusahaan yang berusaha pada kategori usaha tertentu;
2. Karyawan perusahaan outsourcing yang ditempatkan pada perusahaan pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu, dan;
3. Karyawan pada perusahaan maklon yang pekerjaan pengolahannya memenuhi kategori usaha industri pengolahan.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 DTP:
a. Gross Income (maksimal) = Rp5.000.000.
b. Dikurangi Biaya Jabatan 5% = (Rp250.000.
c. Dikurangi Iuran Pensiun = (Rp25.000.
d. Penghasilan Netto sebulan = Rp4.725.000.
e. Penghasilan Netto setahun = Rp56.700.000.
f. Dikurangi PTKP (Tidak Kawin/TK) = (Rp15.840.000).
g. Penghasilan Kena Pajak = Rp40.860.000.
h. PPh Pasal 21 terutang setahun = Rp2.043.000.
i. PPh Pasal 21 terutang sebulan = 1/12 x Rp2.043.000 = Rp170.250,-*)

*) Tambahan penghasilan yang akan diterima pekerja yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 21 DTP ini maksimal sebesar Rp171.500/bulan untuk pekerja dengan status Tidak Kawin/TK.

Terkait dengan fasilitas PPh Pasal 21 DTP ini, perusahaan tempat karyawan yang memenuhi kriteria bekerja (termasuk cabang perusahaan, perusahaan outsourcing dan perusahaan maklon yang memenuhi persyaratan) berkewajiban untuk:

1. Membayarkan secara tunai PPh Pasal 21 DTP kepada pekerjanya pada saat terjadinya pembayaran penghasilan, termasuk dalam hal Perusahaan menunjang atau menanggung PPh Pasal 21 karyawan;
2. Menyampaikan realisasi pembayaran PPh Pasal 21 DTP kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran II PER-22/PJ./2009;
3. Menyampaikan daftar pekerja yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP dalam bentuk kertas/media elektronik, jika jumlah pekerja yang menerima PPh Pasal 21 DTP tidak lebih dari 30 orang. Sedangkan jika lebih dari 30 orang, daftar pekerja disampaikan dalam bentuk media elektronik dan formulir realisasi pembayaran PPh Pasal 21 DTP dibubuhi cap/tulisan “DAFTAR PEKERJA YANG TELAH MENERIMA PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ADALAH SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM MEDIA ELEKTRONIK YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI FORMULIR INI”;
4. Membuat SSP yang dibubuhi cap/tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 43/PMK.03/2009”;
5. Menyampaikan surat pemberitahuan sesuai lampiran I dari SE-64/PJ/2009 ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat perusahaan terdaftar dan melampirkannya dengan surat pernyataan dari perusahaan tempat tenaga kerja tersebut ditempatkan sesuai lampiran 2 dari SE-64/PJ/2009 (khusus bagi perusahaan outsourcing);
6. Menyampaikan surat pernyataan mengenai pekerjaan pengolahan barang berdasarkan pesanan sesuai lampiran 3 dari SE-64/PJ/2009 kepada KPP tempat perusahaan maklon terdaftar (bagi perusahaan maklon yang pekerjaan pengolahannya memenuhi kategori usaha industri pengolahan); dan
7. Membuat dan memberikan bukti potong PPh Pasal 21 DTP kepada seluruh pekerja yang memenuhi syarat untuk mendapat fasilitas PPh Pasal 21 DTP.

Dokumen sesuai angka 2 sampai angka 6 dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 21 saat dilaksanakannya pemberian PPh Pasal 21 DTP.

Bagaimana bila sampai sekarang perusahaan belum menerapkan PPh Pasal 21 DTP ini? Nah, jika perusahaan, kantor cabang, perusahaan outsourcing, dan perusahaan maklon yang pekerjaan pengolahannya memenuhi kategori usaha industri pengolahan belum memanfaatkan fasilitas PPh Pasal 21 DTP ini maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk tetap dapat menikmati fasilitas yang ada adalah dengan melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pasal 21 bulan terkait.

Pemerintah telah melempar bola stimulus fiskal berupa fasilitas PPh Pasal 21 DTP yang dipercayakan kepada perusahaan tertentu untuk mengeksekusinya. Karyawan ataupun serikat pekerja dalam hal ini haruslah aktif untuk meminta haknya dipenuhi kepada perusahaan terkait. Sebaik apapun program stimulus fiskal ini (tanpa kemauan aktif perusahaan untuk melaksanakan dan dorongan dari karyawan/pekerja/serikat pekerja untuk meminta haknya pada perusahaan tempatnya bekerja) maka stimulus fiskal ini akan sia-sia saja dan tidak akan termanfaatkan danaya hingga berakhirnya waktu pemberian fasilitas ini yakni terakhir 31 Desember 2009. Jadi dihitung sejak tulisan ini dibuat, masih ada kesempatan bagi pekerja untuk memanfaatkan fasilitas ini sekitar lima bulan lagi.

Untuk detail dari kebijakan stimulus fiskal di atas Pak Defrizal bisa mengacu pada: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 yang telah diubah dengan Nomor 49/PMK.03/2009, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 yang telah diubah dengan PER-26/PJ/2009, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-64/PJ/2009, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-34/PJ/2003 untuk mengecek kode KLU.

Afdal Zikri Mawardi, Partner
Konsultan Pajak MUC Consulting Group
Email: afdalzikri@mucglobal.com
Web: http://www.mucglobal.com
Blog: http://afdalzikri.wordpress.com

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 2 other followers